Kolaborasi atau Kooptasi? Menimbang Risiko New Media Forum sebagai Mitra Pemerintah

Ilustras Kontrol Media Oleh Pemerintah

Sumber : OpenAI

Youthverse.id - Ada sesuatu yang menarik, sekaligus menggelisahkan, dari cara pemerintah memandang media sosial hari ini. Bukan sebagai ruang publik yang merdeka. Bukan sebagai forum debat yang hidup. Melainkan sebagai saluran distribusi yang bisa dikelola, diarahkan, dan jika perlu, dikendalikan. Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari (06/05/2026) yang menyebut para pelaku new media (homeless media) sebagai mitra strategis pemerintah menjadi bukti paling konkret dari cara pandang tersebut.

Apabila ditelusuri, istilah “mitra strategis” memanglah terdengar positif. Seolah pemerintah ingin membangun kedekatan hubungan dengan media dan para kreator konten. Namun di balik itu, bukankah kedekatan itu justru dapat memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam: “Apakah media masih bisa menjalankan fungsi kritisnya ketika begitu dekat dengan kekuasaan? Sebab, ketika media mulai diposisikan sebagai mitra pemerintah, bukankah batasan antara ruang informasi publik dan ruang pencitraan politik menjadi semakin mengabur?”

Persoalan ini tidak berhenti pada kebijakan kemitraan itu sendiri, tetapi pada bagaimana langkah tersebut dinormalisasi dalam wacana publik. Kebijakan ini dibingkai seolah hanya berkaitan dengan perluasan komunikasi pemerintah, tanpa membuka ruang kritik terhadap implikasinya. Padahal, dalam banyak kasus, relasi semacam ini kerap menjadi titik awal melemahnya kebebasan media.

Sebagai media lifestyle yang dekat dengan perspektif anak muda, Youthverse memandang bahwa new media tidak seharusnya ditempatkan sebagai “mitra pemerintah” secara mutlak. Relasi yang terlalu dekat berpotensi menggeser fungsi media sebagai pengawas publik (watchdog) menjadi perpanjangan narasi kekuasaan. Padahal, media lahir untuk menjalankan kontrol sosial, bukan menjadi bagian dari struktur kekuasaan. Kedekatan yang berlebihan dengan pemerintah hanya akan melemahkan fungsi kritik dan mengaburkan posisi media sebagai representasi kepentingan publik.

Kami melihat fenomena ini sebagai ancaman serius terhadap demokrasi. Dalam sistem demokrasi, media seharusnya menjadi pihak yang berani mengkritisi kebijakan pemerintah, bukan justru membela setiap keputusan yang dibuat. Ketika media kehilangan keberanian untuk bersikap kritis, ruang digital akan dipenuhi narasi positif yang seragam, sementara berbagai persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat perlahan tenggelam atau dibungkam secara halus. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang objektif dan berimbang.

Ada paradoks yang tidak bisa diabaikan di sini. New media atau homeless media tumbuh justru karena masyarakat mulai tidak percaya pada narasi yang terlalu rapi, terlalu resmi, dan terlalu terkelola. Laporan Reuters Institute 2025 mencatat, 57% pengguna internet Indonesia mengonsumsi berita dari media sosial, bukan karena masyarakat kita malas membaca, tapi karena mereka secara aktif memilih sumber yang terasa lebih jujur dan relevan.

Lebih spesifik, riset Imajin-Trendreader 2025 mengungkap bahwa 82% Gen Z dan Milenial kini lebih sering mengonsumsi berita dari homeless media ketimbang portal berita resmi. Kreator konten merebut kepercayaan itu bukan dengan anggaran besar atau akses eksklusif, melainkan dengan autentisitas. Ironisnya, autentisitas adalah satu-satunya hal yang paling cepat runtuh begitu kita mulai bekerja atas nama kekuasaan.

Situasi ini terasa semakin mengkhawatirkan, mengingat kenyataan bahwa saat ini publik bukan lagi audiens yang pasif dan menerima informasi secara mentah. Generasi muda khususnya, semakin peka membaca pola komunikasi politik di media sosial. Ketika terlalu banyak konten yang terasa seragam, terlalu aman, dan bernarasi positif terhadap pemerintah, publik akan mulai mempertanyakan independensi media itu sendiri dan memunculkan skeptisisme baru di tengah masyarakat. Media yang kehilangan independensi perlahan akan kehilangan legitimasi di mata audiensnya sendiri.

Pertanyaan yang perlu direnungkan bukan hanya soal apakah New Media Forum dapat menjadi mitra strategis pemerintah, tetapi apakah media masih mampu menjaga keberpihakannya pada publik ketika berada terlalu dekat dengan kekuasaan. Sebab, ketika media kehilangan independensinya, yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas informasi, melainkan juga kesehatan demokrasi itu sendiri. Terlebih, di era digital seperti sekarang, demokrasi tidak runtuh secara tiba-tiba tetapi bisa melemah perlahan, dimulai dari hilangnya ruang kritik di media yang seharusnya bebas.

Pada akhirnya, kebijakan semacam ini lebih banyak memberi keuntungan pada pemerintah dibanding dengan media itu sendiri. Pemerintah mendapatkan segalanya: jangkauan yang masif, kedekatan dengan publik, dan citra yang terbangun secara organik melalui suara-suara yang selama ini justru dipercaya karena tidak terdengar seperti pemerintah. Sementara media dan kreator konten? Mereka mendapatkan kemitraan, sebuah kata yang terdengar setara, tapi `dalam praktiknya menempatkan mereka di posisi yang jauh lebih rentan.

Ancaman terhadap independensi media muncul bersamaan dengan risiko hilangnya kepercayaan publik, ketika media dan kreator konten perlahan bergeser menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan di ruang digital. Karena sejatinya, kemitraan dengan kekuasaan tidak pernah benar-benar gratis, selalu ada harga yang harus dibayar. Terkadang dengan materi, tetapi lebih sering dengan hilangnya kendali atas narasi.